Page 89 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 89
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
5. penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang.
Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan
izin prakarsa kepada presiden dalam hal menyusun rancangan
undang-undang mengenai pengesahan perjanjian internasio-
nal tertentu dan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
Permohonan izin prakarsa kepada presiden disertai penje-
lasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang
yang meliputi:
1. urgensi dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan;
3. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. jangkauan serta arah pengaturan.
Dalam hal presiden telah menyetujui izin prakarsa tersebut,
pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan rancangan undang-
undang yang masuk dalam kumulatif terbuka kepada Menteri
Hukum dengan melampirkan dokumen kesiapan teknis yang
meliputi:
1. naskah akademik;
2. surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari
menteri;
3. rancangan undang-undang;
4. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat pani-
tia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari
pemrakarsa; dan
34 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
