Page 92 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 92
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Apabila rancangan undang-undang juga memuat pasal atau
ayat lain selain yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,
tetap melalui mekanisme perencanaan. Perencanaan perubahan/
penggantian undang-undang akibat adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat dilakukan melalui perencanaan penyusunan
rancangan undang-undang kumulatif terbuka. 32
Pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan perubahan/
penggantian undang-undang akibat adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi yang termasuk dalam kumulatif terbuka kepada
Menteri Hukum.
Pertanyaan 21
Apakah Prolegnas jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan evaluasi?
Jawaban:
Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun
bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas
tahunan. Evaluasi Prolegnas jangka menengah dilakukan oleh
Menteri Hukum berkoordinasi dengan menteri yang menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pemba-
ngunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menye-
lenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan
pemrakarsa.
32 Ibid, Pasal 23.
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 37
