Page 93 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

Evaluasi Prolegnas jangka menengah dilakukan untuk meng-
hasilkan keselarasan dengan:
1. capaian rencana pembangunan jangka menengah nasional;
2. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelak-
sanaan pembangunan nasional; dan/atau
3. prioritas agenda pembangunan nasional yang ditetapkan
oleh presiden.
Pada lingkungan pemerintah, evaluasi Prolegnas jangka
menengah dilakukan berdasarkan usulan kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian kepada Menteri Hukum untuk
selanjutnya disampaikan kepada presiden guna mendapatkan
persetujuan.

Hasil perubahan Prolegnas jangka menengah yang telah
disetujui oleh presiden disampaikan oleh Menteri Hukum kepada
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya
dibahas bersama.

Pertanyaan 22

Apakah yang menjadi persyaratan pengusulan rancangan undang-
undang untuk dapat masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah?
Jawaban:
Rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas
jangka menengah harus memenuhi syarat substantif sebagai-
mana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 UU P3 dan jo Pasal
11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. perintah undang-undang lainnya;

38 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT