Page 140 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 140
yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar
masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap
perda tersebut atau memahami perda yang telah diundangkan. Pe-
nyebarluasan perda dilakukan, misalnya, melalui media elektronik
dan/atau media cetak. 84
Pertanyaan 95
Bagaimanakah ketentuan penyebarluasan naskah perda atau per-
kada?
Jawaban:
Naskah perda atau perkada yang disebarluaskan harus memenuhi
ketentuan:
a. merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan
Lembaran Daerah, atau Berita Daerah; dan
b. naskah perda atau perkada yang disebarluaskan mudah di-
akses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat,
termasuk penyandang disabilitas.
Pertanyaan 96
Pada tahap mana penyebarluasan dilakukan?
Jawaban:
Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah secara
bersama- sama sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan
perda, pembahasan rancangan perda, hingga pengundangan perda.
84 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Penjelasan Pasal 92 ayat (1).
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 91
