Page 144 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 144
C. PENERJEMAHAN
Pertanyaan 103
Apa yang dimaksud dengan penerjemahan?
Jawaban:
Penerjemahan adalah pengalihbahasaan peraturan perun-
dang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing.
Namun dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indo-
nesia, penerjemahan dibatasi hanya penerjemahan pada bahasa Inggris
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Penerjemahan perda dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang- undangan untuk menghasilkan terjemahan
resmi perda.
Pertanyaan 104
Siapakah yang dapat mengajukan permohonan penerjemahan?
Jawaban:
Pengajukan permohonan penerjemahan Perda atau Perkada adalah
87
pemrakarsa pembentukan perda. Pemrakarsa pembentukan per-
da mengajukan permohonan penerjemahan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang ditandata-
ngani oleh sekretaris daerah. Dalam hal DPRD ingin mengajukan
87 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 1 angka 14.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 95
