Page 142 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 142
Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menya-
lurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pembentukan
perda.
Pertanyaan 99
Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan
perda?
Jawaban:
Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan perda dengan
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap
tahapan pembentukan perda. Pemberian masukan masyarakat di-
lakukan secara daring dan/atau luring. Masukan masyarakat dapat
diberikan pada naskah akademik dan/atau rancangan perda yang
disebarluaskan.
Pertanyaan 100
Siapa yang dimaksud dengan masyarakat yang berhak memberikan
masukan dalam pembentukan perda?
Jawaban:
Masyarakat yang berhak memberikan masukan dalam pemben-
85
tukan perda yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang
terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi
muatan rancangan perda.
85 Penjelasan Pasal 96 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. “Yang dimaksud dengan “kelompok orang”
adalahkelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang
terdaftar dikementerian yang berwenang, masyarakat hukum adatdan penyandang disabilitas”.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 93
