Page 190 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 190

III.A.1.DEFINISI DAN BATASAN PENGERTIAN


            Pertanyaan 157

            Apakah yang dimaksud dengan definisi?
                Jawaban:
            Definisi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kata, frasa,
            atau kalimat yang mengungkapkan  makna, keterangan, atau ciri
            utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Lebih lanjut kamus
            besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa definisi = batasan (arti).
            Definisi adalah arti, batasan, deskripsi, interpretasi, ketentuan, kete-
            rangan, makna, maksud, pengertian, penjelasan, pernyataan, perte-
            gasan, rumusan, takrif, uraian.

                Secara umum, definisi dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi
            nominal (suatu persamaan  kata yang tepat digunakan)  dan definisi
            formal (definisi  logis  atau riel).  Definisi nominal digunakan untuk
            hal hal yang  sifatnya praktis dengan tujuan mempermudah pema-
            haman. Ada beberapa macam definisi nominal, misalnya, sinonim
            atau persamaan makna, definisi kamus atau penunjukan klas terhadap
            suatu benda atau barang, etimologi kata atau penggunaan kata asing
            yang memerlukan penjelasan yang tepat dan persis dalam bahasa
            Indonesia, stipulatif atau suatu batasan kata yang tidak ditafsirkan lain
            (misalnya Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia),
            dan antonim atau penyangkalan (misalnya  orang  mati  adalah  orang
            yang tidak hidup).  Khusus untuk etimologi  kata, kita harus meng-
            artikan suatu kata asing sesuai dengan asal kata asingnya. Pengertian
            “yurisdiksi” misalnya, yang terdiri dari juris (jus) = hukum dan diksi
            (dicere) = berkata, dapat diartikan orang tidak boleh bicara di sini
            melainkan di tempat lain, yang mengandung maksud lingkup kuasa




            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   141
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195