Page 194 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 194
Definisi dan batasan pengertian yang dikutip kembali dalam keten-
tuan umum suatu perda harus sama dengan definisi dan batasan
pengertian peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan-
nya, jika suatu definisi atau batasan pengertian perlu dikutip kembali
dalam ketentuan umum suatu perda yang merupakan pendelegasian
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rumusan
batasan pengertian atau definisi dalam perda tersebut harus sama
dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang diatur dalam
peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikannya.
Dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan secara lebih khusus
dalam perda yang menyebabkan istilah yang diambil dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi tidak sesuai, penye-
suaian terhadap kebutuhan pengaturan secara lebih khusus tersebut
dirumuskan dalam ketentuan pasal lain dari perda tersebut. Dengan
demikian tidak mengubah definisi atau batasan pengertian dalam
peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya.
Pertanyaan 161
Apakah definisi atau batasan pengertian dalam suatu perda dapat
mengutip kembali dengan mengacu pada perda lain?
Jawaban:
Definisi atau batasan pengertian dalam suatu perda dapat mengacu
pada perda lain.
Contoh:
Definisi Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dikutip kembali
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 145
