Page 192 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

yang teratur”. Jadi bukan “Ilmu yang mempelajari tentang hukum”.
Definisi “sosiologi”, misalnya: kurang baik jika logi tidak didefinisi-
kan atau kadang kadang logi dipadankan dengan kata “ilmu”. Jadi
logi atau ilmu harus pula didefinisikan.
4. negatif
Hindari adanya definisi yang negatif, dalam arti menggunakan
kata seperti: bukan, tidak, non, kecuali terhadap kelas-kelas yang
mempunyai sifat dekotomi atau yang disangkal ciri deferensialnya
dan bukan anggotanya. Kurang benar jika kita mengatakan bahwa
“Manusia adalah bukan binatang”. Bandingkan jika ada definisi
yang menyatakan bahwa “Yatim Piatu adalah seorang anak yang
tidak mempunyai ayah dan ibu”. Contoh terakhir ini salah satu
pengecualian penyangkalan ciri deferensialnya dan hal ini tidak
bisa dihindari untuk tidak menggunakan kata negatif.

Pertanyaan 158

Apakah definisi suatu kata atau istilah dalam suatu perda harus sama
dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku?
Jawaban:

Iya harus sama, jika rumusan definisi dari suatu peraturan perun-
dang-undangan dirumuskan kembali dalam perda yang akan disu-
sun, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi
dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. 103
Contoh:
Rumusan definisi Barang Milik Daerah pada Peraturan Daerah
Kabupaten Tanggerang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

103 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …,
butir 103 Lampiran II.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 143