Page 300 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 300
2. Kata “harus” digunakan untuk menyatakan pemenuhan suatu
151
kondisi atau persyaratan tertentu . Jika keharusan tersebut tidak
dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang
seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau
persyaratan tersebut.
Contoh:
Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus
terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri. 152
3. Kata “dilarang” digunakan untuk untuk menyatakan adanya la-
rangan. 153
Larangan (verbod) yaitu kewajiban umum untuk tidak mela-
kukan sesuatu. Jika melanggar ketentuan larangan maka dikenai
sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi
pidana, atau sanksi lainnya.
Contoh 1:
Pasal 11
Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
a. memanfaatkan air Sungai atau danau yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan
komersial kecuali mendapat izin dari pejabat yang
berwenang;
b. membuang Sampah di Sungai, sempadan Sungai, danau
atau PerairanPesisir; dan/atau
c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat
usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran Sungai/kanal,
151 Ibid, butir 269, Lampiran II.
152 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten, dan Kota …, Pasal 132 ayat (1).
153 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan …, butir 270 Lampiran II.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 251