Page 300 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 300

2.  Kata  “harus”  digunakan  untuk  menyatakan pemenuhan suatu
                                             151
                kondisi atau persyaratan tertentu . Jika keharusan tersebut tidak
                dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang
                seharusnya akan didapat seandainya  ia memenuhi kondisi atau
                persyaratan tersebut.
                Contoh:
                Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus
                terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri. 152
            3.  Kata “dilarang” digunakan untuk untuk menyatakan adanya la-
                rangan. 153
                Larangan (verbod)  yaitu kewajiban  umum  untuk  tidak mela-
                kukan sesuatu. Jika melanggar ketentuan larangan maka dikenai
                sanksi yang berupa sanksi administratif,  sanksi perdata, sanksi
                pidana, atau sanksi lainnya.

                Contoh 1:
                                         Pasal 11
                Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

                a.  memanfaatkan air Sungai atau danau yang menjadi
                    kewenangan  Pemerintah  Provinsi  untuk kepentingan
                    komersial  kecuali mendapat  izin  dari pejabat  yang
                    berwenang;
                b.  membuang  Sampah  di Sungai, sempadan  Sungai, danau
                    atau PerairanPesisir; dan/atau
                c.  membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat
                    usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran Sungai/kanal,

                151  Ibid, butir 269, Lampiran II.
                152  Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
            Kabupaten, dan Kota …, Pasal 132 ayat (1).
                153  Indonesia, Undang-Undang  tentang Pembentukan Peraturan …, butir 270 Lampiran II.


            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   251
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305