Page 302 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perun-
dang-undangan;
h. sebagai pelaksana proyek Desa;
i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
Pasal 48
1) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dikenai sanksi administratif
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2) Dalam hal anggota BPD tidak melakukan perbaikan
setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pem-
berhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan
pemberhentian.
3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh bupati.
4. Kata “dapat” digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner dari
suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga. 154
Contoh:
Dalam keadaan tertentu DPRD provinsi atau gubernur dapat
mengajukan rancangan perda diluar Prolegda karena alasan: 155

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau
bencana alam;

154 Ibid, butir 267, Lampiran II.
155 Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah…, Pasal 16 ayat (5).

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 253