Page 301 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

danau, atau Perairan Pesisir kecuali mendapat izin dari
pejabat yang berwenang.
Pasal 49
1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana de-
ngan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dan/
atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima pu-
luh juta rupiah).
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.
Contoh 2:
Anggota BPD dilarang:

Pasal 47
a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau go-
longan masyarakat Desa;
c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang,
barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempe-
ngaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
d. menyalahgunakan wewenang;
e. melanggar sumpah/janji jabatan;
f. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
g. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan

252 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah