Page 309 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

(pola karena- maka). 162
Contoh:
Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi
kuorum. 163
2. Kata “apabila” digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang
mengandung waktu. 164
Contoh:

Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24
(dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber
daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prin-
sip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. 165
3. Frasa “dalam hal” digunakan untuk menyatakan suatu kemung-
kinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin
tidak terjadi (pola kemungkinan-maka. 166
Contoh:
Dalam hal rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh gubernur dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi
dan wajib diundangkan. 167

162 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan…,
butir 260 huruf a, Lampiran II.
163 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten, dan Kota …, Pasal 96 ayat (1).
164 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-
undangan …, butir 260 huruf b, Lampiran II.
165 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah …, Pasal 27 ayat (4).
166 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …,
butir 260 huruf c, Lampiran II.
167 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan …,

260 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah