Page 70 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan per-
da dilakukan dalam Program Pembentukan perda (Propemperda).
Namun selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
istilah yang digunakan adalah Program Legislasi Daerah, sehingga
istilah yang digunakan untuk instrumen perencanaan perda dalam
Buku Tanya Jawab ini adalah Program Legislasi Daerah yang disingkat
Prolegda.

Pertanyaan 14

Apakah dapat dimaknai sama antara prolegda dan propemperda?
Jawaban:
“Istilah yang digunakan dalam Prolegda dibaca dan dimaknai se-
bagai Program Pembentukan perda” sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 403 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah. Tidak ada pertentangan antara istilah
prolegda dan propemperda karena kedua istilah tersebut mengatur
hal yang sama yaitu instrumen perencanaan penyusunan perda.
Dokumen perencanaan penyusunan perda sebagaimana disebutkan
dalam Penjelasan Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
Program Legislasi Daerah.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 21