Page 67 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan pera-
turan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan perun-
dang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa”.
2. materi muatan untuk mengakomodir kewenangan yakni untuk
mengakomodir penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh:
a. 1) Peraturan Bupati A tentang Pengembangan Kampung
KeluargaBerkualitas; dan
b. 2) Peraturan Walikota B tentang Pemanfaatan Lajur
Sepeda.1

Materi muatan perkada tersebut diatur dalam ketentuan
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan
bahwa materi muatan yang diperintahkan oleh peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan atau diben-
tuk berdasarkan kewenangan. Hal ini selaras dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan
bahwa perkada memuat materi muatan untuk melaksanakan perda
atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
Materi muatan perkada tidak boleh mengatur mengenai hak
dan kewajiban masyarakat, pembebanan masyarakat, dan berba-
gai jenis pengeluaran yang dilakukan oleh daerah karena materi

18 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah