Page 62 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 62

Penyelenggaraan  pendidikan  dasar, pendidikan
                            anak usia dini, dan pendidikan  non formal  dalam
                            Lampiran  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
                            tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan
                            kabupaten/kota.
                        c)  Peraturan   Daerah    Kabupaten   C    tentang
                            Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
                            Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban
                            umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam
                            Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
                            tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan
                            kabupaten/kota.
                b.  Materi muatan dalam rangka tugas pembantuan
                    Tugas Pembantuan adalah penugasan dari  pemerintah pusat
                    kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan
                    Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
                    atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupa-
                    ten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
                    yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 15
                        Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewe-
                    nangan pemerintah pusat dapat diselenggarakan dengan
                    cara menugasi Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota
                    berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Begitu pula, urusan
                    pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan peme-
                    rintah provinsi dapat diselenggarakan dengan cara menugasi
                    daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pemban-
                        16
                    tuan .Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam

                15  Ibid, Pasal 1 angka 11.
                16  Ibid, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1).


            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   13
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67