Page 57 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 57
Pertanyaan 10
Bagaimana kekuatan hukum perda dan perkada?
Jawaban:
Kekuatan hukum perda sesuai dengan hierarki peraturan perun-
dang-undangan sehingga perda tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, sedangkan ke-
kuatan hukum perkada diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewe-
nangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meru-
pakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan
sehingga dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peratur-
an perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan
10
perundang-undang-undangan, putusan pengadilan , serta prinsip
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, prinsip berdasarkan aspirasi
masyarakat (kebutuhan) serta prinsip dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pertanyaan 11
Materi muatan apa saja yang diatur dalam perda?
Jawaban:
Materi muatan perda provinsi dan perda kabupaten/kota berisi:
1. materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi da-
erah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khu-
sus daerah; dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perun-
10 Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN Tahun
2020 Nomor 245, TLN Nomor 6573, Pasal 176 angka 2 Pasal 250.
8 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
