Page 60 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 60
a) kelautan dan perikanan;
b) pariwisata;
c) pertanian;
d) kehutanan;
e) energi dan sumber daya mineral;
f) perdagangan;
g) perindustrian; dan
h) transmigrasi.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara peme-
rintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
tercantum secara rinci dalam Lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terha-
dap urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum
dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan tiap
tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya
menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan peme-
rintahan konkuren.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara peme-
rintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas,
dan kepentingan strategis nasional.
Berdasarkan hal tersebut, materi muatan perda provinsi
memuat kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewe-
nangan daerah provinsi, yaitu:
a) urusan pemerintahan yang lokasinya lintas
daerah kabupaten/kota;
b) urusan pemerintahan yang penggunanya lintas
daerah kabupaten/kota;
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 11
