Page 61 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 61
c) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/
atau
d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh
daerah provinsi.
Materi muatan perda kabupaten/kota memuat kriteria
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
kabupaten/kota, yaitu:
a) urusan pemerintahan yang lokasinya dalam
daerah kabupaten/kota;
b) urusan pemerintahan yang penggunanya dalam
daerah kabupaten/kota;
c) urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;
dan/atau
d) urusan pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh
daerah kabupaten/kota.
Contoh perda yang berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan:
a) Peraturan Daerah Provinsi A tentang Pengelolaan
Hutan.
Pengelolaan hutan dalam Lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi kewenangan pusat dan provinsi.
b) Peraturan Daerah Kabupaten B tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.
12 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
