Page 58 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 58
dang-undangan yang lebih tinggi.
2. Uraian materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus
daerah sebagai berikut:
a. Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah
Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berda-
sarkan otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewe-
nang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
11
Indonesia . Dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan
12
pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah .Urusan
pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang
dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan
13
daerah kabupaten/kota . Urusan pemerintahan konku-
ren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan
14
urusan pemerintahan pilihan . Urusan pemerintahan wajib
dibagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berka-
itan dengan pelayanan dasar, sebagai berikut:
1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi:
11 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah …, Pasal 1 angka 6.
12 Ibid, Pasal 9 ayat (4).
13 Ibid, Pasal 9 ayat (3).
14 Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9
