Page 54 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

4. prinsip kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
5. dekonsentrasi;
6. prinsip berdasarkan aspirasi masyarakat; dan
7. prinsip dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertanyaan 7

Siapakah lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk perda
dan perkada?

Jawaban:
Lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk Peraturan Da-
6
erah adalah DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Sedangkan, Lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk
Peraturan Kepala Daerah adalah Kepala Daerah. 7
Lembaga atau pejabat yang berwenang merupakan salah satu syarat
formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam
hal ini lembaga atau pejabat yang berwenang adalah institusi yang
memiliki kewenangan baik secara atribusi maupun secara delegasi
untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan. Yang
dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah. 8

Sedangkan, yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah kepala
pemerintahan daerah yang memimpin suatu daerah. 9

6 Ibid, Pasal 236 ayat (1).
7 Ibid, Pasal 246 ayat (1).
8 Ibid, Pasal 1 angka 4.
9 Ibid, Pasal 59 ayat (1). Lihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud dengan Kepala Daerah adalah gubernur dan
bupati/wali kota.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5