Page 55 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 55

Pertanyaan 8
            Apa saja jenis instrumen pengaturan di tingkat daerah?

                Jawaban:
            Instrumen pengaturan (regulatory instrumens) sesuai dengan Direc-
            tives on Legislation yang digunakan sebagai panduan pembentukan
            peraturan oleh negara Belanda terdiri atas 3 (tiga) jenis:
            1.  Pengaturan  yang mengikat  secara umum (generally binding re-
                gulation);
                Yang dimaksud dengan generally binding regulation, yaitu instru-
                men pengaturan yang mengikat  secara umum. Peraturan perun-
                dang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-
                Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
                Perundang-undangan merupakan generally binding regulation.

                    Contoh: perda provinsi, perda kabupaten/kota,  peraturan
                gubernur, peraturan bupati/walikota, peraturan DPRD, peraturan
                desa, dan peraturan kepala desa.
            2.  Pengaturan yang mengatur ke dalam (internal regulation); dan
                Yang dimaksud dengan internal regulation, yaitu instrumen peng-
                aturan yang mengatur ke dalam instansi daerah tersebut dan tidak
                memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum sebagaimana
                halnya peraturan perundang- undangan. Contoh: pedoman dan
                petunjuk teknis.
            3.  Peraturan kebijakan (policy rules).
                Policy rules merupakan instrumen pengaturan yang ditetapkan
                oleh pejabat administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan
                diskresioner (freis ermessen)  untuk menjalankan  tindakan  atau
                mengintepretasikan peraturan perundang-undangan sesuai
                dengan  kewenangannya. Dalam  hal  ini  dapat terjadi jika pera-



         6       Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60