Page 63 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 63
melaksanakan tugas pembantuan. Kebijakan daerah hanya
terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas
pembantuan di daerahnya. Contoh: Peraturan Daerah Kabu-
paten A tentang Pembangunan, Penataan, dan Pengelolaan
Pasar.
c. Materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus
daerah.
Materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus
daerah mencakup materi muatan yang diatur dalam rangka
penyelenggaraan bentuk pemerintahan daerah yang bersi-
fat khusus yang ditetapkan oleh undang-undang dan materi
muatan lokal sesuai dengan kekhususan setiap daerah.
Bentuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus dalam
konteks pelaksanaan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa, yang diatur dengan undang- undang, yakni:
1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Oto-
nomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pe-
merintahan Aceh;
3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pe-
merintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indone-
sia; dan
4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keis-
timewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
14 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
