Page 65 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut menge-
nai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam perda
kabupaten/kota berdasarkan peraturan pemerintah”.
2) Peraturan Daerah Provinsi B tentang Rencana Perlin-
dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perda ini merupakan pendelegasian dari Pasal 10 ayat
(3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
menyatakan bahwa “RPPLH diatur dengan:
a) Peraturan Pemerintah untuk RPPLH Nasional;
b) Peraturan Daerah provinsi untuk RPPLH
Provinsi; dan
c) Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk RPPLH
Kabupaten/Kota”.
3) Peraturan Daerah Kabupaten C tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Perda ini merupakan pendelegasian dari Pasal 105 Pera-
turan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penge-
lolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan
bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3)”.

16 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah