Page 64 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Contohnya:
1) Qanun Aceh yang berlaku di Provinsi Aceh; dan
2) perda khusus serta perda provinsi yang berlaku di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Materi muatan lokal yang sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang- undangan sebagaimana termuat dalam
Pasal 236 ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yaitu materi muatan yang
menampung kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang
di daerah.
Contoh:
3) Peraturan Daerah Provinsi A tentang Tanah Ulayat dan
4) Pemanfaatannya;
5) Peraturan Daerah Provinsi B tentang Desa Adat di
Bali;
6) Peraturan Daerah Provinsi C tentang Nagari; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten A tentang Pelestarian
Adat Istiadat.
d. Uraian penjabaran lebih lanjut peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi.
Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi merupakan materi muatan pelaksanaan dari
perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
yang diuraikan lebih detail dalam perda.

Contoh:
1) Peraturan Daerah Kabupaten A tentang Perangkat
Desa
Perda ini merupakan pendelegasian dari Pasal 50 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15