Page 93 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 93

penyusunan perkada provinsi ditetapkan oleh kepala daerah provinsi
            untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Koordinasi perencanaan penyu-
            sunan perkada dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah pro-
            vinsi. Dalam pelaksanaan koordinasi, biro hukum pemerintah daerah
            provinsi dan instansi pemrakarsa dapat menentukan rencanapenyu-
            sunan perkada provinsi berdasarkan perintah peraturan perundang-
            undangan yang lebih tinggi dan berdasarkan kewenangannya. Dalam
            penyusunan rencana penyusunan perkada, masing-masing instansi
            pemrakarsa hendaknya  telah  mempersiapkan konsep  rancangan
            perkada yang diusulkan. Perencanaan penyusunan perkada provinsi
            hasil koordinasi disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan.


            Pertanyaan 39

            Bagaimana  proses perencanaan  penyusunan rancangan perkada
            kabupaten/kota?
                Jawaban:
            Perencanaan penyusunan perkada kabupaten/kota dilakukan sesuai
            dengan kebutuhan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan
            usulan dari pemrakarsa dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/
            kota. Perencanaan penyusunan perkada provinsi ditetapkan oleh
            kepala daerah  kabupaten/kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
            Koordinasi perencanaan penyusunan perkada dilakukan oleh bagi-
            an hukum pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan
            koordinasi, bagian hukum pemerintah daerah kabupaten/kota dan
            instansi pemrakarsa dapat menentukan rencana penyusunan perkada
            provinsi berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang
            lebih tinggi dan berdasarkan kewenangannya. Dalam  penyusunan
            rencana penyusunan perkada, masing- masing instansi pemrakarasa




         44      Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98