Page 97 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

paikan hasil rancangan perda provinsi yang telah diberi paraf
koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa kepada gubernur
melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan penghar-
monisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
provinsi yang bersangkutan sebelum diajukan kepada DPRD
provinsi.
2. Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi:
Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat
diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi,
atau balegda berdasarkan prolegda provinsi. Dalam penyusun-
annya, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus yang
memiliki masa kerja 1 (satu) tahun. Apabila dalam kurun waktu 1
(satu) tahun tersebut rancangan perda yang disusun oleh panitia
khusus tidak selesai, penyusunannya dilanjutkan oleh balegda.
Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota
DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau balegda disam-
paikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk selan-
jutnya disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Rancangan yang telah diharmonisasikan disampaikan kembali
kepada pimpinan DPRD provinsi untuk dilanjutkan ke rapat
paripurna DPRD provinsi. Rapat paripurna DPRD provinsi dapat
memutuskan untuk menyetujui rancangan, menyetujui dengan
perubahan, atau menolak rancangan perda provinsi tersebut.
Perbaikan dan penyempurnaan terhadap rancangan yang diputus-
kan disetujui dengan perubahan oleh rapat paripurna, dilakukan

48 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah