Page 99 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pertanyaan 46
Bagaimana proses penyusunan rancangan perda provinsi di luar
prolegda provinsi?

Jawaban:
rancangan perda provinsi di luar prolegda provinsi dapat diajukan
dalam keadaan tertentu oleh pemrakarsa berdasarkan izin prakarsa

dari gubernur. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014. Keadaan tertentu tersebut meliputi: 49
1. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau ben-
cana alam;
2. akibat kerja sama dengan pihak lain;
3. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas
suatu rancangan perda provinsi yang dapat disetujui bersama oleh
balegda dan biro hukum; dan
4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
Rancangan perda provinsi yang di luar prolegda provinsi dipersiap-
kan oleh pemrakarsa. Selanjutnya gubernur membentuk tim penyu-
sun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan
gubernur. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda
provinsi yang telah diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan
pemrakarsa kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi
untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi.

49 Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah…, Pasal 16 ayat (5).

50 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah