Page 90 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 90

Penyelarasan naskah akademik adalah proses untuk mencermati
            dan memastikan kesesuaian naskah akademik, baik secara teknik
            penyusunan maupun substansinya, dengan pedoman penyusun-
            an naskah akademik sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran  I
            Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan
            Peraturan Perundang-undangan.
                Penyelarasan naskah  akademik Rancangan Peraturan Daerah
            Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah Provinsi dilakukan oleh
            Biro hukum Pemerintah Daerah Provinsi. Penyelarasan dilaksanakan
            dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepen-
            tingan. Setelah proses penyelerasan selesai, Biro hukum Pemerintah
            Daerah Provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan
            kembali Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah provinsi
            yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Provinsi
            disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.  46
                Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi peneli-
            tian dan pengembangan diikutsertakan dalam penyelerasan Naskah
            Akademik. Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
            dan fungsi penelitian dan pengembangan tersebut dapat berupa antara
            lain penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau
            tertulis dalam rapat penyelarasan. 47



            Pertanyaan 35
            Bagaimana cara menyusun naskah akademik yang baik?



                46  Indonesia,  Peraturan  Presiden tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 12
            Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudnang-undangan …, Pasal 68.
                47  Kementerian   Dalam  Negeri,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Perubahan
            atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
            Daerah…, Pasal 23.


            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   41
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95