Page 87 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akade-
mik untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi,
gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapem-
perda. 42

Pertanyaan 31

Siapa yang menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akademik dalam pembentukan perda provinsi?
Jawaban:
Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah
Akademik . Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan penjelasan
43
atau keterangan dan/atau naskah akademik dilakukan oleh pemr-
akarsa, dalam hal ini adalah perangkat daerah yang sesuai tugas
dan fungsinya menjadi inisator dalam pembentukan perda. Dalam
penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik,
pemrakarsa mengikutsertakan biro hukum pemerintah daerah pro-
vinsi. Selain itu, pemrakarsa juga dapat mengikutsertakan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dalam
hal diperlukan dapat mengikutsertakan pihak ketiga, antara lain
perguruan tinggi atau lembaga non-pemerintah, yang mempunyai
keahlian dan kompeten sesuai dengan materi yang akan diatur da-
lam rancangan perda. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/
atau Naskah akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

42 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten, dan Kota, PP Nomor12 Tahun 2018, LN Tahun 2018 Nomor 59, TLN Nomor 6197,
Pasal 6 ayat (1).
43 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 67 ayat (1).

38 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah