Page 83 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum
pada pemerintahan daerah; dan
4. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten-
tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya dinyatakan

35
huruf a sampai dengan huruf c. Namun dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 239 ayat
(7) selain huruf a sampai dengan huruf c, juga dinyatakan akibat
pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota dan
perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah Prolegda ditetapkan .pembatalan perda oleh Menteri
36
atau gubernur tidak dapat dipedomani lagi dengan adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor56/PUU-XIV/2016 yang menyatakan
bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeridan gubernur selaku wakil
pemerintah pusat dalam membatalkan perda provinsi,perda kabu-

35 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal
38 ayat (2): dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan
perda provinsi di luar Prolegda Provinsi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau
bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. mengatasi keadaan tertentu lainnya
yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda provinsi yang dapat disetujui bersama
oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
36 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah …, Pasal 239 ayat (7):
dalamkeadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar
program pembentukan perda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau
bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu
lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda provinsi yang dapat
disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan
perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d. akibat pembatalan
oleh Menteri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda
kabupaten/kota; dan e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
setelah Prolegda ditetapkan.

34 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah