Page 84 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

paten/kota, bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga hanya
Mahkamah Agung yang berwenang dalam membatalkan perda
provinsi dan perda kabupaten/kota perda kabupaten/kota.
Contoh rancangan perda di luar prolegda:
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperintahkan
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 28
menyatakan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan
dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan
Perda. Selanjutnya dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa pada saat Pera-
turan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang
berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan
dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan
dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan. Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan pada
tanggal 30 Mei 2017, sehingga pada tanggal 30 Agustus 2017, perda
telah harus ditetapkan.

Pertanyaan 26
Apakah prolegda yang sudah ditetapkan oleh DPRD dapat dilakukan
perubahan?

Jawaban:
Dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal adanya per-
ubahan prolegda, sehingga dalam praktiknya prolegda yang sudah
ditetapkan oleh DPRD tidak dapat dilakukan perubahan.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 35