Page 82 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 82
Dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama
maksudnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.
Selain itu, dalam daftar kumulatif terbuka dapat memuat perda
yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi. 34
Pertanyaan 25
Apakah yang dimaksud dengan penyusunan rancangan perda di
luar prolegda?
Jawaban:
Penyusunan rancangan perda di luar prolegda adalah pengajuan
rancangan perda oleh DPRD atau kepala daerah di luar prolegda
dalam hal:
1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana
alam;
2. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya
urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama
oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang
34 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 40 ayat (2).
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 33
