Page 81 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

dap rancangan perda yang juga akan memuat pasal atau ayat lain
selain yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, tetap melalui
mekanisme perencanaan dalam Prolegda.
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
rancangan perda yang terkait dengan anggaran pendapatan belanja
daerah yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka adalah:
a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selain huruf a dan huruf b, prolegda provinsi dapat juga memuat
daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: 32

1. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau
nama lainnya; dan/atau
2. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama
lainnya.

Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae-
rah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan
bahwa selain yang disebutkan di atas, dalam Prolegda Kabupaten/
Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: 33
1. penataan kecamatan; dan
2. penataan desa.

32 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
33 Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah …, Pasal 239 ayat (6)

32 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah