Page 86 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 86
Rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau Naskah Akademik . Hal ini dikecualikan untuk rancangan
38
perda provinsi mengenai:
1. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
2. pencabutan perda provinsi; atau
3. perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa
materi, tidak disertai dengan naskah akademik cukup disertai de-
ngan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan
yang diatur.
Pertanyaan 30
Siapa yang dapat menyusun naskah akademik?
Jawaban:
39
Naskah Akademik disusun oleh pemrakarsa. Pemrakarsa adalah
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan DPRD yang meng-
ajukan usul Rancangan Peraturan Daerah . Penyusunan Naskah
40
Akademik yang dilakukan oleh pemrakarsa dapat mengikutsertakan
instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai
keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan
Daerah. 41
Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik
untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan organisasi perang-
kat daerah harus mengikutsertakan biro/bagian hukum.
38 Ibid, Pasal 56.
39 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 67 Ayat (1).
40 Ibid, Pasal 1 angka 14.
41 Ibid, Pasal 67 Ayat (4).
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 37
