Page 14 - Bahan Ajar Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan
P. 14

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat

                            diluar diri sipelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
                            1.  Perbuatan yang melanggar hukum

                            2.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut  dapat  membahayakan

                                kepentingan orang lain
                            3.  Keadaan-keadaan tertentu

                            4.  Kausalitas atau hubungan sebab-akibat


                            B.  Analisis Laporan Kejadian
                                   Analisis laporan kejadian dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur pasal

                            pidana yang dilanggar, syarat materiil dan syarat formal dari laporan kejadian.   :
                            1.  Unsur Pasal Tindak Pidana yang dilanggar.

                                Laporan kejadian yang dibuat secara yuridis harus dapat memenuhi unsur-unsur
                                pasal yang dilanggar dan sudah terpenuhi hubungannya dengan TKP dan barang

                                bukti.  Artinya, fakta-fakta lapangan  yang diperoleh selama penanganan TKP

                                dapat  memenuhi  unsur-unsur  pasal  yang  dilanggar  dan  benar-benar  ada
                                hubungannya dengan TKP dan barang bukti yang diserahkan ke Penyidik.

                                Berikut ini disajikan contoh pasal pelanggaran pidana dari kasus penenbangan

                                pohon :
                                  “ Barang siapa dg sengaja melanggar ketentuan sbgm dimaksud dlm psl 50

                                   ayat(3)  huruf  e,  atau  huruf  f,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  10
                                   (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.5.000.000,00  (lima  milyar

                                   rupiah) .(pasal  78 ayat (5) UU No.41 Tahun 1999).

                                  Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
                                   hutan  di  dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat  yg

                                   berwenang. (psl 50 ayat (3) huruf e UU 41 Tahun 1999)
                                Unsur-Unsur pasal dari kasus tersebut diatas adalah :

                                a.  Barang siapa/setiap orang

                                b.  Dengan sengaja
                                c.  Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan

                                d.  Di dalam hutan


                            SS_Diklat Pembentukan Polhut Ahli_2019_BDLHK Makassar                                                                                  13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18