Page 10 - Bahan Ajar Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan
P. 10

PELAPOR

                            Identitas  pelapor  dalam  laporan  kejadian  harus  diuraikan  dengan  lengkap  seperti
                            contoh berikut ini :

                            1.  Nama / NIP              :   Sudirman Sultan, SP.,MP. /197402051999031011

                            2.  Tempat/Tanggal Lahir  :  Jeneponto, 5 Desember 1974
                            3.  Umur/ Jenis Kelamin     :  45 Tahun / Laki-Laki

                            4.  Agama                   :  Islam
                            5.  Kewarganegaraan         :  Indonesia

                            6.  Pekerjaan / Jabatan     :   PNS/ Polhut Ahli Madya

                            7.  Alamat                  :   Bumi Permata Sudiang E3/22 Makassar
                            8.  Telp/Hp/Fax/E-mail      :   -/085299305956/-/sudirmansultan74@gmail.com


                            PERISTIWA YANG DILAPORKAN

                            Kebanyakan terjadi kesalahan di Poin yang terjadi dan modus operandi.  Yang

                            terjadi  dituliskan  bunyi  pasal  yang  dilanggar  serta  dengan  pasal  dan  undang-
                            undangnya.  Sedangkan  Modus  operandi  harus  menggambarkan  bagaimana

                            pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
                            Peristiwa pidana yang dilaporkan dituliskan sesuai contoh sebagai berikut :

                            1.  Waktu Kejadian          :  Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2015 Pukul 09.10 Wita.
                            2.  Tempat Kejadian         :  Cagar Alam Karaengta  Kabupaten Maros Provinsi

                                                           Selatan, pada Koordinat : S.  04°,44’,  31.2”, dan E.

                                                           119°,39’, 56.2”.
                            3.  Apa yang Terjadi        :  Melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri

                                                           di dalam  hutan.
                                                           Melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat

                                                           (2)  huruf  b  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2013

                                                           tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan
                                                           Hutan, dan  atau Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat

                                                           (1)  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang
                                                           Konservasi   Sumberdaya      Alam    Hayati    dan

                                                           Ekosistemnya.


                             SS_Diklat Pembentukan Polhut Ahli_2019_BDLHK Makassar                                                                                  9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15