Page 8 - Bahan Ajar Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan

2. Pemakaian Juncto

Pengertian Juncto adalah berhubungan atau menghubungkan pasal pokok dengan
pasal ketentuan umum yang berfungsi untuk mengurangi atau menambah atau

mengecualikan dari hukuman. Dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal ketentuan umum itu
adalah pasal yang berisi larangan dan pasal pokok itu adalah pasal yang berisi

ketentuan pidananya.
Contoh :

 Melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 Pasal 363 Jo Pasal 486 KUHP (berfungsi menambah hukuman)

 Pasal 363 Jo Pasal 53 KUHP (berfungsi mengurangi hukuman)

 Pasal 338 Jo Pasal 44 KUHP (berfungsi mengecualikan dari hukuman).
3. Penerapan pasal kumulatif

Penerapan pasal kumulatif digunakan apabila beberapa tindak pidana dituntut

sekaligus dan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain saling berdiri
sendiri, dengan ketentuan bahwa telah terpenuhi unsur suatu delik baru kemudian

dilakukan unsur delik yang lain. Tidak perduli apakah antara tindak pidana itu
ada kaitannya atau tidak dan atau apakah ada perbedaan waktu atau tidak.

Contoh :

Tersangka melakukan pembukaan areal untuk perkebunan dalam kawasan hutan,
namun dalam pembukaan areal tersebut terjadi pula penebangan pohon dalam

kawasan hutan. Maka penerapan pasalnya adalah :
“Melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 82

ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

4. Penerapan pasal alternatif.

Penerapan pasal alternatif digunakan apabila penyidik ragu terhadap pasal yang
dipersangkakan, dalam hal ini tindak pidana itu tidak satu jurusan (Pasal dalam

Bab yang berbeda tetapi mengatur perbuatan yang hampir sama), dengan

SS_Diklat Pembentukan Polhut Ahli_2019_BDLHK Makassar 7