Page 4 - Bahan Ajar Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan

BAB II

LAPORAN KEJADIAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN

A. Pengertian Laporan Kejadian
Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat

yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

Sedangkan Laporan Kejadian (LK) adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas
Polisi Kehutanan tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidana

kehutanan baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang
disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Laporan Kejadian (LK) merupakan salah satu administrasi penyidikan yang
terkait dengan penunjukan lokasi kejadian (TKP). Dalam administrasi penyidikan,

laporan kejadian merupakan administrasi yang termasuk dalam isi berkas perkara.
Olehnya itu laporan kejadian dibuat sebaik mungkin dengan memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1. Lengkap, artinya : data dan fakta yang ada dalam laporan kejadian harus lengkap.
2. Jelas, artinya : uraian dalam laporan kejadian tidak member peluang penafsiran

secara berbeda oleh pembaca. Hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan
benar dan komunikatif.

3. Benar (akurat) artinya : data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca
membuat suatu keputusan yang salah. Jadi kebenaran dan keakuratan isi laporan

kejadian sangat diperlukan.

4. Sistematis, artinya : laporan kejadian harus ditulis berdasarkan tata urutannya
sesuai format yang sah dengan menggunakan bahasa yang benar.

5. Obyektif, artinya : pelapor menulis laporan kejadian sesuai dengan fakta yang
sebenarnya ditemukan di lapangan.

SS_Diklat Pembentukan Polhut Ahli_2019_BDLHK Makassar 3