Page 2 - Bahan Ajar Laporan Kejadian Tindak Pidana Kehutanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melakukan tugasnya, Polisi Kehutanan harus selalu bertindak
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak boleh

melakukkan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar

hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam pasal 1 ayat (1) KUHP
menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan

ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada
perbuatannya itu sendiri”.

Penanganan pertama tindak pidana kehutanan merupakan langkah awal yang

dilakukan oleh Polisi Kehutanan/PPNS Kehutanan guna mencari dan mengumpulkan
bukti agar suatu tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta

dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Penanganan pertama Tipihut ini
merupakan langkah pertama dalam penanganan tipihut di Tempat Kejadian Perkara

(TKP) yang biasa dikenal dengan istilah Tindakan Pertama di TKP (TP-TKP).
Kegiatan dalam TP-TKP merupakan kegiatan pengumpulan bahan

keterangan di TKP yang dilakukan untuk menemukan bukti segitiga (triangle crime

scene) yaitu tersangka, korban, serta barang bukti. Bukti segitiga Tipihut (tersangka,
kawasan hutan yang rusak dan barang bukti). Bahan keterangan tersebut dituangkan

dalam laporan kejadian serta berita acara lainnya yang mendukung.
Oleh karena laporan kejadian merupakan administrasi utama yang harus

dibuat sebagai output dari penanganan pertama Tipihut yang merupakan langkah
hukum yang sangat menentukan proses penindakan berikutnya, maka seorang Polhut

harus memiliki kemampuan dan penguasaan teknik dan taktik dalam pembuatan

laporan kejadian dan khusus Polhut Ahli harus dapat menganalisis laporan kejadian
yang sudah dibuat apakah telah memenuhi syarat formal dan materiil.

SS_Diklat Pembentukan Polhut Ahli_2019_BDLHK Makassar 1