Page 13 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

13

Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Pemerintahan Daerah (SIPD) pe- an (mapping) menu kegiatan DAK
dan Pinjaman DWaerah, Kementerian ngelolaan keuangan daerah saat Bidang Irigasi TA 2021, meliputi
Dalam Negeri ini dapat dilakukan melalui aplika- Pembangunan/Peningkatan/Reha-
si SIPD dengan pedoman teknis bilitasi Jaringan Irigasi dan Pemba-
Berdasarkan Peraturan Pemerin- yang mengacu pada Permendagri ngunan Infrastruktur Pengendalian
tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Banjir.
Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Teknis Pengelolaan
dan Permendagri Nomor 70 Ta- Keuangan Daerah. Pada aplikasi
hun 2019 tentang Sistem Informasi SPID juga sudah terdapat pemeta-

dapat membantu meningkatkan
pendapatan petani berpenghasilan
rendah. Selain itu diperlukan pula
percepatan pelaksanaan e-PAK-
SI untuk mendukung pengelolaan
daerah irigasi kewenangan daerah
yang lebih efektif dan efisien.
Guna mendukung pelaksanaan
arah kebijakan DAK Fisik Bidang
Irigasi ke depan, dilakukan pende-
katan berupa: 1) perluasan lingkup
kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi;
2) penerapan prinsip partisipatif
dalam pemanfaatan DAK Fisik Bi-
dang Irigasi; 3) perbaikan peren-
Direktur Pengairan dan Irigasi, Ke- buruh per bulan di sektor pertanian canaan usulan DAK Fisik Bidang
menterian PPN/Bappenas paling kecil dibandingkan dengan Irigasi oleh Pemerintah Daerah
sektor lainnya. Menimbang hal ter- dan aspirasi DPR RI serta 4) pen-
Kondisi jaringan irigasi di Indo-
nesia saat ini mayoritas termasuk sebut, implementasi prinsip partisi- dekatan pengelolaan sumber daya
patif dalam pengelolaan DAK Fisik
air terpadu dalam program DAK
dalam kategori rusak dengan laju Bidang Irigasi perlu digalakkan. Pe- Ketahanan Pangan.
penurunan jumlah petani per tahun laksanaan DAK secara partisipatif
yang cukup signifikan. Rerata upah

Kepala Bidang Pelaksanaan DAK irigasi dan infrastruktur pengen- dan verifikasi daring/online setelah
Sumber Daya Air, PFID, Sekretariat dali banjir serta mengunggahnya diunggah ke dalam aplikasi e-Mon
Jenderal, Kementerian PUPR dalam aplikasi e-Mon DAK paling DAK. Selain format data teknis,
lambat pada tanggal 5 Maret 2020. Pemerintah Daerah juga harus me-
Dalam pengusulan kegiatan
DAK Fisik Bidang Irigasi TA 2022, Diperlukan verifikasi manual (offli- nyiapkan dokumen teknis sebagai
readiness criteria usulan DAK Fisik
ne) oleh Dinas PUPR Provinsi dan
Pemerintah Daerah diwajibkan un- BBWS/BWS sebelum diunggah Bidang Irigasi TA 2022.
tuk melengkapi format data teknis

BULETIN PFID Edisi 5/Januari - Maret 2021