Page 14 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

14

Dokumen teknis yang harus di-
lengkapi oleh Pemerintah Daerah
untuk menu Pembangunan/Pe-
ningkatan/Rehabilitasi Jaringan Iri-
gasi, diantaranya: 1) Laporan SID
dan DED; 2) Surat kelayakan AM-
DAL/UKL-UPL; 3) Skema jaringan
dan bangunan daerah irigasi; 4)
di wilayah tertentu yang belum ada Peta geospasial lahan sawah; 5)
jaringan irigasinya; 2) Peningkatan Back up volume pekerjaan; 6) RAB
Jaringan Irigasi adalah kegiatan dan KAK; 7) SMK3; 8) Standarisa-
Direktur Irigasi dan Rawa, Direktorat meningkatkan fungsi dan kondisi si harga barang dan jasa; 9) Surat
Jenderal SDA, Kementerian PUPR jaringan irigasi yang sudah ada pertanggungjawaban mutlak; 10)
atau kegiatan menambah luas are-
Berdasarkan Permen PUPR al pelayanan pada jaringan irigasi Surat pernyataan tuntas dan 11)
Nomor 13 Tahun 2015 tentang yang sudah ada dengan memper- DPA khusus O&P irigasi. Khusus
Pengembangan dan Pengelolaan timbangkan perubahan kondisi untuk menu Pembangunan Ja-
Sistem Irigasi menu kegiatan DAK lingkungan daerah irigasi dan 3) ringan Irigasi terdapat tambahan
Fisik Bidang Irigasi didefinisikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah 12) Surat pernyataan penyediaan
sebagai berikut: 1) Pembangunan kegiatan perbaikan jaringan irigasi dan penyiapan lahan dan 13) Su-
Jaringan Irigasi adalah seluruh ke- guna mengembalikan fungsi dan rat pernyataan pemenuhan kriteria
giatan penyediaan jaringan irigasi pembangunan jaringan irigasi.
pelayanan irigasi seperti semula.

Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat dan perkuatan tebing sungai juga an penyerapan dalam satu tahun
Jenderal SDA, Kementerian PUPR harus dapat menerima debit banjir anggaran) dan 3) kemampuan
rencana sesuai dengan desain dan daerah dalam melaksanakan ke-
DAK Infrastruktur Pengenda- di atas debit banjir rencana eksis- giatan yang diusulkan. Dokumen
li Banjir diimplemantiskan dalam ting. Pembangunan kolam retensi teknis yang harus dilengkapi oleh
bentuk kegiatan pembangunan harus memiliki lahan yang tersedia Pemerintah Daerah untuk menu
tanggul, perkuatan tebing dan ko- dan sudah dilakukan pembebasan Pembangunan Infrastruktur Pe-
lam retensi. Pembangunan baru lahannya serta perlu memperhi- ngendali Banjir, diantaranya: 1)
tanggul dan perkuatan tebing su- tungkan persentase pengurangan Laporan SID dan DED; 2) Surat
ngai dilakukan dengan persyarat- elevasi muka banjir akibat adanya kelayakan AMDAL/UKL-UPL; 3)
an sekurang-kurangnya: 1) Belum kolam retensi tersebut. Back up volume pekerjaan; 4) RAB
adanya bangunan pengendali dan KAK; 5) SMK3; 6) Standarisa-
banjir; 2) Memiliki areal terdampak Dalam mengajukan usulan si harga barang dan jasa; 7) Surat
yang cukup luas; 3) Tidak terdapat menu Pembangunan Infrastruk- pertanggungjawaban mutlak; 8)
permasalahan pengadaan tanah tur Pengendali Banjir, Pemerintah Surat pernyataan penyediaan dan
dan 4) Memiliki desain debit ban- Daerah harus memperhatikan: 1) penyiapan lahan; 9) Peta genang-
jir rencana sesuai dengan lokasi Ketuntasan kegiatan yang diusul- an banjir dan 10) Data kerusakan
kegiatan. Pembangunan tanggul kan; 2) Nilai kegiatan yang rasional dan kerugian dari BPBD
(mempertimbangkan kemampu-

BULETIN PFID Edisi 5/Januari - Maret 2021