Page 29 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 29

PERENCANAAN
             PERENCANAAN                                                                                           29






























                 1. Pembukaan Sosialisasi E-Monitoring DAK Wilayah Tengah oleh Kepala Pusat PFID
                 2. Laporan Sub Koordinator Keterpaduan Perencanaan dan Program



             SOSIALISASI E-MONITORING

             DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TA. 2021
             BIDANG INFRASTRUKTUR PUPR


             Oleh :   Hidemiwan
                    erdasarkan     Peratur-    “Sosialisasi e-Monitoring DAK TA. 2021 mewujudkan tertib penyelenggaraan
                    an   Menteri  Pekerjaan    dan pelaporan kegiatan yang didanai DAK. Dalam tahap pelaporan, SKPD
                    Umum dan Perumahan         provinsi dan kabupaten/kota penerima harus menyampaikan laporan triwulan
             BRakyat (PUPR) Republik           DAK disampaikan melalui E-Monitoring DAK paling lambat 10 (sepuluh) hari
             Indonesia Nomor 8  Tahun 2020     kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.”
             tentang Petunjuk Operasional Pe-
             nyelenggaraan Dana Alokasi Khu-   Bidang Jalan, Bidang Irigasi,  Bi-  atan yang didanai DAK melalui
             sus (DAK)  Infrastruktur  Pekerjaan   dang Air Minum,  Bidang Sanitasi   aplikasi e-Monitoring DAK. e-Moni-
             Umum dan Perumahan  Rakyat,       dan Bidang Perumahan.  Bidang    toring DAK adalah aplikasi yang
             Dana Alokasi Khusus (DAK) meru-   Perumahan terdiri dari Subbidang   dimiliki kementerian dalam rangka
             pakan dana Anggaran Pendapatan    Rumah Swadaya  dan Subbidang     pemantauan evaluasi dan pelapor-
             dan Belanja Negara (APBN) yang    Rumah Khusus.                    an Penyelenggaraan  DAK Infra-
             dialokasikan  kepada  daerah  ter-   Adapun salah satu proses dari   struktur.  Dalam tahap pelaporan,
             tentu untuk membiayai kebutuhan   tahapan pengelolaan penyeleng-   SKPD provinsi dan kabupaten/kota
             sarana dan  prasarana Bidang In-  garaan  DAK  fisik  bidang  Infra-  penerima harus menyampaikan la-
             frastruktur Pekerjaan  Umum dan   struktur  PUPR  adalah pelaporan.   poran triwulan DAK  disampaikan
             Perumahan Rakyat yang belum       Pelaporan  merupakan  kriteria   melalui E-Monitoring DAK paling
             mencapai standar tertentu atau    teknis  yang digunakan sebagai   lambat 10 (sepuluh) hari kerja se-
             untuk  mendorong   percepatan     komponen penilaian teknis sesuai   telah triwulan yang bersangkutan
             pembangunan  daerah. Bidang  In-  dengan Peraturan Menteri  PUPR   berakhir. Adapun waktu pelaporan
             frastruktur Pekerjaan  Umum dan   No.  8 tahun 2020 yang bertujuan   triwulan DAK meliputi :
             Perumahan Rakyat  yang dimak-     untuk mewujudkan  tertib penye-  1. Triwulan pertama pertanggal 31
             sud meliputi 5 (lima) bidang, yakni   lenggaraan  dan pelaporan  kegi-  Maret;



                                                                        BULETIN PFID Edisi 5/Januari - Maret  2021
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34