Page 33 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

33

Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
PUPR tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan
DAK Infrastruktur PUPR

Selanjutnya sebagai bentuk rapkan juga mengandung prinsip Bintaro pada tanggal 21-22 Janua-
pertanggungjawaban kegiatan mengikutsertakan masyarakat ri 2021 dengan ketentuan Protokol
DAK yang telah dilaksanakan dan dan swasta (partisipasi), terbuka Kesehatan COVID-19 sesuai an-
sudah mencapai tahap penyele- (transparansi), kesetaraan, semua juran Pemerintah, serta melalui Vi-
saian 100%, Pusat Fasilitasi In- warga masyarakat mempunyai ke- deo Conference menggunakan ap-
frastruktur Daerah melaksanakan sempatan dan hak yang sama un- likasi Zoom bagi peserta yang tidak
kegiatan monitoring dan evaluasi. tuk ikut serta dalam pembangunan dapat datang, mengingat kondisi
Monitoring dan evaluasi atas pe- dan meningkatkan kesejahteraan pandemik Covid-19 yang mengha-
laksanaan DAK berguna untuk masyarakat. ruskan adanya pertemuan dengan
mencocokan data pada saat pe- Kegiatan Harmonisasi Ran- jumlah orang yang terbatas.
merintah daerah mengajukan pe- cangan Peraturan Menteri PUPR Pelaksanaan diawali dengan
rencaan dengan hasil akhir pelak- tentang Petunjuk Operasional Pe- sambutan dan paparan pembu-
sanaan DAK sehingga diharapkan nyelenggaraan DAK Infrastruktur kaan oleh Kepala Pusat Fasilitasi
tidak adanya perbedaan saat pe- TA.2021 yang diselenggarakan Infrastruktur Daerah, dilanjutkan
nyusunan perencanaan dan hasil oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur dengan cara Forum Group Dis-
akhir.
Daerah Sekretariat Jenderal Ke- cussion (FGD). FGD adalah suatu
Pusat Fasilitasi Infrastruktur menterian Pekerjaan Umum dan proses pengumpulan data dan in-
Daerah dalam melaksanakan mo- Perumahan Rakyat melibatkan formasi yang sistematis mengenai
nitoring dan evaluasi, dilakukan peserta dari unsur Unit Organisasi suatu permasalahan tertentu yang
pula pembuatan dokumentasi be- teknis bidang jalan dan jembatan, sangat spesifik melalui diskusi ke-
rupa video sebagai bagian dari irigasi, air minum, sanitasi, dan lompok. Pendapat yang diberikan
pertanggungjawab kepada masya- permukiman di lingkungan Ke- dari berbagai wakil Unit Organi-
rakat (Good Government). Good menterian PUPR serta Biro Hukum sasi yang datang akan ditampung
government sendiri merupakan Sekretariat Jenderal Kementerian dan dikaji selanjutnya akan men-
suatu penyelenggaraan manaje- PUPR. jadi masukan pada Draft Petunjuk
men pembangunan yang bertang- Pelaksanaan Rapat Finalisasi Operasional. Peserta, diberikan
gung jawab (akuntabilitas) sejalan Penyusunan Draft Petunjuk Ope- bahan Draft Petunjuk Operasional
dengan prinsip demokratis, efektif rasional Penyelenggaraan DAK In- dalam bentuk hardcopy dan soft-
dan efisien. Selain itu Pusat Fa- frastruktur TA.2021 dilaksanakan copy
silitasi Infrastruktur Daerah diha-
selama 2 (dua) hari di Hotel Aviary

BULETIN PFID Edisi 5/Januari - Maret 2021