Page 32 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

PERENCANAAN
32 PERENCANAAN

Pelaksanaan HarmWonisasi Rancangan Peraturan Menteri PUPR
tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PUPR
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PUPR TA. 2021

Oleh : Indra Jaya Krisna Gede Prabowo “Finalisasi Penyusunan Draft Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK
Infrastruktur TA. 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruk-
ptimalisasi pelayanan tur Daerah melibatkan peserta dari Unit Organisasi teknis bidang Jalan dan
publik yang efektif dan Jembatan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, dan Permukiman guna memberikan
efesien menjadi per- informasi pelaksanaan DAK yang akan digunakan oleh Organisasi Perang-
Ohatian utama peme- kat Daerah sebagai bagian dari pelaksanaan Good Government.”
rintah daerah sebagai penyedia
pelayanan publik bagi masyarakat an kebijakan dilakukan dengan Mekanisme pengalokasian
yang bersangkutan. Selain itu, Pe- mempertimbangkan hasil evaluasi DAK didasarkan melalui usulan
merintah daerah merupakan per- penyelenggaran DAK tahun sebe- daerah dengan tujuan untuk me-
panjangan tangan pembangunan lumnya serta kebutuhan daerah, ngurangi ketidaksesuaian antara
Infrastruktur kewenangan Peme- dengan tujuan untuk mempercepat alokasi DAK dengan kebutuhan
rintah Pusat baik dalam kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai daerah. Beberapa mekanisme
sosialisasi kebijakan sampai de- dengan prioritas nasional. Sehu- pengusulan telah dilakukan dan
ngan kegiatan pembangunan in- bungan dengan telah dilakukannya yang terakhir pengusulan kegiatan
frastruktur. Melalui Dana Alokasi Pengharmonisasian, Pembulatan, DAK diusulkan pemerintah dae-
Khusus (DAK), membantu menda- dan Pemantapan Konsepsi Ran- rah melalui aplikasi KRISNA DAK
nai kegiatan khusus yang merupa- cangan Perpres tentang Petunjuk yang telah dilakukan sejak peng-
kan urusan pemerintah daerah dan Teknis DAK Fisik TA. 2021 dan alokasian DAK TA. 2020 hingga
sesuai dengan prioritas nasional. akan dimulainya kegiatan DAK In- saat ini. Usulan pemerintah daerah
frastruktur PUPR TA 2021, maka yang disampaikan melalui aplikasi
DAK dalam pelaksanaanya
seringkali mengalami perubah- perlu disusun peraturan mengenai KRISNA DAK akan diverifikasi dan
petunjuk operasional untuk meng-
dibahas bersama antara Kemen-
an kebijakan, diantaranya adalah atur penyelenggaraan DAK Infra- terian Keuangan, Bappenas dan
perubahan pada menu kegiatan struktur PUPR TA 2021. Kementerian teknis terkait dengan
dan rincian kegiatan. Perubah-
Pemerintah Daerah.

BULETIN PFID Edisi 5/Januari - Maret 2021