Page 37 - Modul+PLPG+Evaluasi+Program+Sekolah
P. 37

3.  Penyusunan  Kerangka  Acuan  Kegiatan  atau  Term  of  Reference  (TOR)

                   berlandaskan Renop, RAPBS, atau Proposal Pengembangan yang telah
                   disusun, melalui pendekatan, strategi, dan proses penyusunan TOR yang

                   memegang teguh prinsip-prinsip penyusunan rencana TOR yang baik.

               B.  Evaluasi Program Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah


                      Penyusunan  Rencana  Anggaran  pendapatan  dan  Belanja  Sekolah

               (RAPBS)  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  sistem  penganggaran  di  sekolah

               menggunakan  pendekatan  yang  disebut  sistem  penganggaran  berbasis
               sekolah  atau  School-based  Budgeting  System.  Dengan  sistem  ini  alokasi

               anggaran  sekolah  bersifat  lumpsum  atau  dikenal  dengan  sistem  hibah  blok
               (block  grant).  Sistem  ini  memberikan  keleluasaan  kepada  sekolah  untuk

               menggali, mengalokasikan dan mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan
               baik  untuk  operasional  sehari-hari  maupun  untuk  pengembangan

               sebagaimana direncanakan dalam Renstra maupun Renop.


                      Spear (dalam Gorton dan Schneider, 1991) mengidentifikasi beberapa

               keunggulan sistem penganggaran berbasis sekolah itu meliputi: (1) sekolah
               dapat  menunjukkan  keunikan  kebutuhan  masing-masing  sekolah  (2)  kajian

               yang bersifat kooperatif terhadap program-program dan praktik-praktik yang
               telah berjalan, (3) keterlibatan guru dalam penentuan status finansial sekolah

               dan pembatasan penggunaan anggaran, (4) hubungan yang lebih akrab antara
               guru dengan orang tua, dan (5) keputusan yang diambil lebih dekat dengan

               kebutuhan siswa.


                      Selain  itu,  sistem  penganggaran  berbasis  sekolah  juga  memiliki
               beberapa  kelemahan  yang  perlu  diantisipasi  oleh  pihak  sekolah,  komite

               sekolah,  pengurus  yayasan,  atau  dinas  pendidikan.  Pertama,  sekolah  akan

               menjadi  semacam  “kerajaan-kerajaan”  kecil  yang  dapat  berdampak  pada



                                                    34
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42