Page 93 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam
pencapaian IKU antara lain:
1. Satker belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan belanja yang baik
dan berkualitas dan Satker belum memahami filosofi penyediaan dana
terhadap belanja APBN oleh Dit PKN DJPb.
2. KPPN tidak segera melakukan penyelesaian deviasi dengan menerbitkan
surat dispensasi dan diupload ke portal SAKTI.
3. KPPN kurang memperhatikan Scheduled Payment Date sehingga terdapat
kesalahan pemberian tanggal SP2D

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Memberikan pemahaman kepada Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Utara terkait pentingnya perencanaan kas meskipun tidak lagi
menjadi indikator IKPA.
2. Koordinasi dengan KPPN terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan
untuk menghindari Deviasi RPD (Pengawasan RPD Harian, monitoring
Scheduled Payment Date)
Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Terus memberikan pemahaman kepada Satker Lingkup Kanwil DJPb Provinsi
Sulawesi Utara terkait pentingnya perencanaan kas meskipun tidak lagi

menjadi indikator IKPA.
2. Koordinasi dengan KPPN terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan
untuk menghindari Deviasi RPD (Pengawasan RPD Harian, monitoring
Scheduled Payment Date).

LAPORAN KINERJA 77
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023