Page 94 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Sasaran Strategis (SS) 6: Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan
dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan

laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan
keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan
Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas Laporan
Keuangan yang baik dari BPK.

Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama
yang target dan capaiannya ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.67 IKU pada Sasaran Strategis 6
SS 6: Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
Kode Indikator Target Realisasi Indeks
Kinerja Capaian
6a-N Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic 3 3,75 120
(GFS) tingkat wilayah

6b-N Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi Tingkat UAKPA 3,25 4 120

9. IKU Indeks Kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah
Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam
Definisi
IKU
reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas
informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar
laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang
mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat
memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan
analisis perbandingan antar negara.
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013,
Kanwil DJPb mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya
untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan
Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat
Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS Tingkat Wilayah).
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara
periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian dengan rentang nilai
0-100. Nilai yang diperoleh kemudian dilakukan indeksasi.

IKU ini ditetapkan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb sejak
tahun 2015 dengan nama IKU “Indeks ketepatan waktu laporan Government
Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah”. Refinement berupa rewording
dilakukan terhadap IKU ini pada tahun 2016 menjadi IKU “Nilai Laporan GFS
Tingkat Wilayah yang Berkualitas”, dan mulai tahun 2017 - 2021 menjadi IKU
“Nilai kualitas Laporan GFS tingkat wilayah”.
Formula Capaian IKU Nilai Kualitas Laporan GFS Tingkat Wilayah didasarkan penilaian
IKU
Tahun dari Direktorat APK, penilaian meliputi:
2023

LAPORAN KINERJA 78
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023