Page 72 - Buku Profil Kanwil DJP DIY
P. 72
Program Penguatan Knowing Your Employee (KYE) merupakan salah satu perwujudan dari
pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahan sebagai bentuk
kepedulian atasan terhadap bawahan dan menunjang penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan,
Kode Etik Kode Perilaku (KEKP), serta Disiplin PNS. Program Penguatan KYE tahun 2023
dilaksanakan dengan:
1. atasan melakukan dialog Knowing Your Employee secara langsung dengan bawahannya untuk
mengetahui kondisi pegawai dan keluarga pegawai. Hal ini selaras dengan pelaksanaan Knowing
Your Employee sesuai nota dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya
Aparatur nomor ND-1599/PJ.11/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Perubahan Pedoman
Pelaksanaan dan Pelaporan Program Penguatan KYE dan Program Penguatan Budaya
Antikorupsi pada program Internalisasi Corporate Value Tahun 2023;
2. hasil dari dialog secara langsung antara atasan dengan bawahan dituangkan dalam tabel Survey
Knowing Your Employee dan disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP D.I. Yogyakarta kepada Direktur
Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
3. atasan langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan bawahan pada jam kerja
dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kedinasan, serta membuat
sistem melalui Ms. Teams sebagai pemantauan izin pegawai jika pegawai mempunyai keperluan
yang bersifat urgent pada saat jam kerja.
Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pelaksanaan Pengendalian
Gratifikasi di Kanwil DJP D.I. Yogyakarta dilaksanakan melalui hal-hal sebagai berikut:
1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi;
2. Penyebaran/Diseminasi Pesan Anti Gratifikasi;
3. Sosialisasi Gratifikasi untuk intern dan ekstern ;
4. Melibatkan stakeholders dalam aktivitas/kegiatan pengendalian gratifikasi;
5. Inovasi Program Pengendalian Gratifikasi.
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) berperan sebagai motor penggerak kegiatan pengendalian
gratifikasi. Kehadiran UPG dapat mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi kepada
KPK karena penerima gratifikasi cukup melapor ke UPG. UPG juga dapat menjadi perpanjangan tangan
KPK dalam hal pusat informasi gratifikasi. Selain itu, UPG berperan sebagai unit yang memberikan
masukan kepada pimpinan lembaga untuk memperbaiki area yang rawan gratifikasi atau korupsi.
Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Tahun 2023 di lingkup Kantor Wilayah dan KPP sesuai
dengan Keputusan Kepala Kanwil DJP D.I.sYogyakarta Nomor KEP-24/WPJ.23/2023 tentang
Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Kanwil DJP Pajak D.I.Yogyakarta. Pada tahun 2023
UPG telah melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi, Selain
itu, bentuk kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilakukan berupa pemutaran video public campaign
penguatan integritas oleh Direktur Jenderal Pajak setiap mengawali kegiatan internal maupun eksternal.
Kanwil DJP D.I.Yogyakarta juga melakukan diseminasi pesan antikorupsi melalui media sosial
(Instagram), maupun media internalisasi yang ditempel di setiap ruang kerja. UPG juga memiliki tugas
untuk membuat pelaporan gratifikasi.
64
