Page 74 - Buku Profil Kanwil DJP DIY

Masih adanya penyimpangan oleh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan baik fraud
ataupun pelanggaran lain meskipun instrument penguatan integritas di Kemenkeu cukup
lengkap maka diperlukan Kerangka Kerja Integritas sebagai pedoman atau acuan bagi
pimpinan dan pegawai terkait program penguatan integritas, memetakan dengan jelas peran
setiap pegawai/pejabat dalam membangun dan menegakan integritas, meningkatkan nilai
integritas dan budaya sadar risiko bagi pejabat/pegawai dan organisasi.

Komitmen pimpinan sebagai role model sangat berperan dalam Kerangka Kerja
Integritas (KKI) dimana pimpinan harus memberikan teladan, evaluasi kebijakan dan
memastikan tata kelola yang baik, internalisasi integritas, memiliki budaya malu,
mengidentifikasi dan memitigasi benturan kepentingan, open minded, mendukung UKI,
melaporkan dan menindak pelanggar integritas, mengembangkan perilaku pimpinan yang
berbasis integritas.

Kerangka Kerja Integritas Kemenkeu dengan konsep model Tiga Lini (Three Lines
Model) yaitu Lini Pertama (Pelaku Utama) adalah manajemen dan seluruh pegawai unit kerja
yang bersangkutan, Lini kedua (Pendukung Lini Pertama) yaitu Unit Kepatuhan Internal (UKI)
atau unit kerja yang melaksanakan fungsi KI, Lini ketiga (Asurans dan Konsultasi Objektif) oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau SPI BLU.
Pada tahun 2023, tidak ada penjatuhan hukuman disiplin di Kanwil DJP D.I.Yogyakarta
dan unit vertikal.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa
Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas
/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil DJP
D.I.Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

66